DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat melalui akun media sosial pribadi. Pengaturan diarahkan pada penyelenggara platform dan aktivitas penyiaran digital yang memenuhi kriteria tertentu, dengan memperhatikan skala serta tanggung jawab penyelenggaranya.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional menimbulkan perdebatan karena berpotensi memicu kemunduran demokrasi akibat regulasi yang berlebih. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menerima semua aspirasi para jurnalis yang melakukan aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di depan Kantor DPR Aceh, Senin (27/5/2024). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan asal muasal munculnya beleid tentang Standar Isi Siaran (SIS) di dalam draf RUU Penyiaran. Salah satu yang menjadi polemik belakangan ini adalah mengenai larangan siaran Jurnalistik Investigasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 50(B) ayat 2 Poin C.